RANCANGAN QANUN GAMPONG RUSEB ARA TENTANG MUSYAWARAH

RANCANGAN QANUN GAMPONG RUSEB ARA

 

TENTANG

 

MUSYAWARAH GAMPONG

 

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

 

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

 

KEUCHIEK RUSEB ARA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menimbang :

 

 

 

 

 

 

 

Mengingat :

 

 

 

Menetapkan

 

 

 

 

a.

b.

 

1.

 

2.

 

 

 

3.

4.

 

5.

6.

7.

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bahwa bedasarkan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 6 tahun 2018 tentang Pemerintahan Gampong yang dibentuk bedasarkan pasal 191 belum sepenuhnya dapat memenuhi  hak asal usul Gampong maupun kewenagan lokal yang berlaku di Gampong;

Bahwa bedasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a maka untuk lebih memperkuat pemerintahan Gampong Ruseb Ara dan adanyan keserasian serta senergritas dalam pengaturan dan kebijkan mengenai Gampong bedasarkan undang-undang nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh dan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, perlu membentuk Qanun Gampong Tentang Musyawarah Gampong.

 

Pasal 18 ayat (6) undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

 

Undang-Undang nomor 48 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten bireuen dan kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 8 tahun 2000;

Undang-Unang nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang nomor 9 tahun 2015;

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);

Qanun Kabupaten Bireuen nomor 6 tahun 2018 teantang Pemerintahan Gampong;

 

 

 

Dengan Persetujuan Bersama

Lembaga Tuha Peut Gampong Ruseb Ara

Dan

Keuchiek Gampong Ruseb Ara

 

Qanun Tentang Musyawarah Gampong

MEMUTUSKAN :

BAB I

KETENTUAN UMUM

 

Pasal 1

 

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

  1. Daerah adalah Kabupaten Bireuen.
  2. Pemerintahan Kabupaten Bireuen adalah penyelenggara urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
  3. Pemerintah kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Kabupaten
  4. Bupati adalah kepala pemerintahan kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokrasi yang dilakukan bedasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
  5. Dewan perwakilan rakyat kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah dewan perwakilan rakyat kabupaten bireuen.
  6. Kecamatan adalah suatu wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan.
  7. Camat adalah pemimpin dan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan diwilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memproleh pelimpahan kewenangan pemerintah dari bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
  8. Mukim adalah kesatuan masyarakat hukum dibawah kecamatan yang terdiri atas gabungan beberapa Gampong yang mempunyai batas wilayah tertentu yang dipimpin oleh imeum mukim dan kedudukan langsung dibawah camat.
  9. Imeum mukin adalah kepala pemerintahan mukim.
  10. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada dibawah mukim dan dipimpin oleh keuchiek yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
  11. Pemerintah gampong adalah keuchiek dan tuha peut yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan gampong.
  12. Pemerintah gampong adalah keuchiek, keurani beserta perangkat lainnya memiliki tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan gampong
  13. Keuchiek adalah pimpinan suatu gampong yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri
  14. Tuha peut adalah unsur pemerintahan gampong yang berfungsi sebagai bidang permusyawaratan gampong.
  15. Lembaga imeum gampong adalah adalah lembaga agama sebagai mitra pemerintahan gampong dibidang pelaksanaan syariat islam dalam kehidupan masyarakat yang dipimpin oleh imeum gampong.
  16. Tuha lapan adalah lembaga swadaya dan wadah partipasi masyarakat dalam melaksanakan mengendalikan pembangunan yang tumbuh dari, oleh dan untuk masyarakat.

 

BAB II

MUSYAWARAH

Bagian Kesatu

Pasal 2

 

  1. Musyawarah adalah musyawarah antara tuha peuet, Pemerintah Gampong dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh tuha peut untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
  2. Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas;
  3. Tokoh Agama
  4. Tokoh Adat
  5. Tokoh Pendidikan
  6. Perwakilan Kelompok Tani
  7. Perwakilan Kelompok Perempuan
  8. Perwakilan kelompok perlindungan anak
  9. Perwakilan kelompok masyarakat miskin
  10. Perwakilan kader Posyandu atau kesehatan
  11. Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam surat keputusan keuchiek setelah mendapatkan kesepakatan bersama tuha peuet dan kelembagaan imeum gampong.
  12. Setiap unsur masyarakat yang menjadi peserta musyawarah gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3), melakukan pemetaan aspirasi dan kebutuhan kelompok masyarakat yang diwakilinya sebagai bahan forum Musyawarah gampong.
  13. Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi ;
  14. Penetaan Gampong
  15. Perencanaan Gampong
  16. Kerja sama Gampong
  17. Pembentukan BUMG

 

Pasal 3

 

  1. Muyawarah dilaksanakan paling kurang satu kali dalam 1 (satu) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.
  2. Dalam rangka pelaksanaan Musyawarah Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipimpin oleh Pemerintah kabupaten, pihak kecamatan atau tenaga Pendamping Professional.

 

Pasal 4

 

  1. Musyawarah diselenggarakan secara partisipatif, demokratis, transparan dan akuntabel bedasarkan kepada hak dan kewajiban masyarakat.

 

Bagian kedua

Tata Tertib Musyawarah

Pasal 5

 

  1. Musyawarah dilaksanakan oleh tuha peut yang difasilitasi oleh Pemerintahan Gampong diadakan secara terencana, dan dapat diadakan secara mendadak sesuai dengan kebutuhan dengan persetujuan izin dari keuchiek.
  2. Bentuk fasilitasi yang dilakukan oleh pemerintahan gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi;
  3. Penyiapan bahan yang akan dibahas dalam musyawarah
  4. Penyiapan biaya penyelenggaraan musyawarah
  5. Penyiapan sarana dan prasarana musyawarah

 

Pasal 6

 

  1. Musyawarah yang dilaksanakan secara terencana sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) huruf a, dilakukan oleh tuha peut bedasarkan keterwakilan duson dan bidang.

Pasal 7

 

  1. Musyawarah sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1) terdiri dari ;
  2. Peutua
  3. Petua Bidang

Pasal 8

 

  1. Musyawarah sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (1) huruf b, terdiri atas ;
  2. Bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pembinaan kemasyarakatan
  3. Bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat

 

Pasal 9

 

  1. Bidang musyawarah sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (1) huruf a dan b, dipimpin oleh Peutua Bidang
  2. Petua bidang dan keterwakilan duson ditentukan langsung oleh kelembagaan tuha peut dalam bentuk surat resmi yang ditanda tangan oleh Peutuha Peut
  3. Peutua Tuha Peut dan Petua bidang serta keterwakilan duson merangkap sebagai anggota tuha peut.

 

Pasal 10

 

  1. Tuha peut menyelenggarakan rapat musyawarah anggota untuk merumuskan pandangan resmi tuha peut dan hasilnya dituangkan kedalam berita acara tentang hasil rapat anggota tuha peut yang akan menjadi pandangan resmi tuha peut dalam pembahasan.

 

Pasal 11

 

  1. Setiap musyawarah dibentuk Panitia Musyawarah dengan keputusan tuha peut dengan sunsunan panitia terdiri atas Seketaris tuha peut sebagai ketua dan dibantu oleh Peutua Bidang
  2. Panitia pelaksanaan musyawarah mempersiapkan jadwal kegiatan musyawarah, tempat dan sarana/prasarana, susunan acara dan media pembahasan, dokumen pembahasan yang dipersiapkan Pemerintah Gampong dan dokumen resmi Tuha Peut sesuai dengan rencana kegiatan Musyawarah.

 

Pasal 12

 

  1. Peserta musyawarah diundang secara resmi oleh ketua Tuha Peut sebagai peserta musyawarah
  2. Undangan resmi dapat diumumkan secara terbuka melalui media komunikasi seperti pengeras suara di meunasah, pesan singkat melalui telopon seluler, surat elektronik (email) dan website resmi gampong
  3. Penyampaikan undangan musyawarah paling lambat 2 ( dua) minggu sebelum hari dan tanggal penyelenggara musyawarah

 

 

Pasal 13

 

  1. Keuchiek anggota tuha peut dan perangkat yang berhalangan hadir harus memberitahukan dengan alasan yang benar dan di informasikan secara terbuka kepada peserta musyawarah
  2. Dalam hal keuchiek yang berhalangan diwakilkan kepada keurani atau perangkat yang ditunjuk secara tertulis.

 

Bagian ketiga

Tata cara Penyelenggaraan Musyawarah

Pasal 14

 

  1. Petua tuha peut bertindak selaku pimpinan dan sekretaris tuha peut bertindak selaku sekretaris musyawarah
  2. Dalam hal petua tuha peut selaku pimpinan musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan hadir, posisi pimpinan musyawarah dapat digantikan oleh wakil petua peut atau petua bidang pemerintahan dan pembinaan kemasyarakatan tuha peut
  3. Dalam hal peutua peut berhalangan hadir harus memberitahukan ketidakhadiran secara tertulis dengan alasan yang benar untuk selanjutnya diinformasikan kepada peserta musyawarah

 

Pasal 15

 

  1. Musyawarah dibuka oleh pimpinan apabila telah dihadiri paling kurang 2/3 dari perserta yang di undang secara resmi yang dibuktikan dengan daftar hadir.
  2. Dalam hal jumlah peserta yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada (1) belum tercapai, pimpinan musyawarah harus melakukan penundaan dengan batas waktu paling lama 3 (tiga) jam.
  3. Dalam hal waktu penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah berakhir dan peserta musyawarah yang belum hadir memenuhi ketentuan, pimpinan musyawarah meminta pertimbangan dari keuchiek atau tokoh pejabat yang mewakili
  4. Bedasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pimpinan musyawarah dapat menunda selambat lambatnya 3 (tiga) hari.
  5. Dalam hal setelah dilakukan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) penyelenggaraan musyawarah yang kedua, peserta yang belum hadir juga tidak mencapai korum, pimpinan musyawarah dapat melanjutkan kegiatan musyawarah.
  6. Peserta musyawarah yang telah menandatangani daftar hadir dapat meninggalkan tempat musyawarah setelah mendapat izin pimpinan musyawarah.

Pasal 16

 

  1. Setelah musyawarah dibuka, pimpinan meminta seketaris tuha peut selaku ketua panitia musyawarah untuk membacakan susunan acara dan meminta persetujuan pserta yang hadir perihal susunan acara.
  2. Peserta musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) berhak mengajukan keberatan dan usulan perbaikan.
  3. Dalam hal susunan acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah disetujui oleh peserta, maka pimpinan melanjutkan musyawarah

 

Bagian Keempat

Tata Cara Musyawarah

Pasal 17

 

  1. Pimpinan musyawarah wajib menjaga musyawarah dapat berjalan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan tentang tata tertib.
  2. Pimpinan musyawarah hanya berbicara selaku pimpinan musyawarah untuk menjelaskan masalah yang menjadi pembicaraan, menunjukkan duduk persoalan yang sebenarnya, mengembalikan pembicaraan kepada pokok persoalan, dan menyimpulkan pembicaraan peserta musyawarah.

 

Pasal 18

 

  1. Peserta musyawarah tidak boleh diganggu selama berbicara menyampaikan aspirasi.
  2. Pimpinan musyawarah menentukan lamanya waktu bagi peserta yang akan berbicara.
  3. Dalam mengajukan aspirasinya pembicara dilarang;
  4. Menyimpang dari pokok pembicaraan dalam musyawarah
  5. Mengunakan kata yang tidak layak
  6. Melewati batas waktu yang telah ditentukan untuk berbicara
  7. Menganjurkan peserta lain untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum; dan
  8. Melakukan perbuatan yang menggangu ketertiban acara musyawarah

 

Pasal 19

 

  1. Dalam hal melakukan larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat ( 3) pimpinan musyawarah dapat memberikan peringatan dan meminta peserta untuk kembali kepada pokok pembicaraan, menarik kembali kata yang tidak layak, mengkhiri pembicaraannya atau menghentikan perbuatannya.
  2. Dalam hal larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) masih juga tidak diindahkan oleh pembicara, pimpinan musyawarah dapat meminta kepada yang bersangkutan meninggalkan musyawarah.
  3. Dalam hal pembicara tersebut tidak mengindahkan permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 2), pembicara tersebut dikeluarkan dengan paksa dari tempat musyawarah atas perintah pimpinan musyawarah.

 

Pasal 20

 

  1. Pimpinan musyawarah dapat menutup atau menunda musyawarah apabila berpendapat bahwa acara musyawarah tidak mungkin dilanjutkan karena terjadi peristiwa yang menggangu ketertiban atau perbuatan yang mengajurkan peserta musyawarah untuk melakukan tindakan yang bertantangan dengan hukum.

 

 

Bagian Kelima

Laporan Musyawarah

Pasal 21

 

  1. Sekretaris musyawarah bertugas untuk menyusun laporan yang memuat catatan musyawarah secara lengkap dan berisi seluruh jalannya pembicaraan/pembahasan serta dilengkapi dengan catatan tentang;
  2. Hal – hal strategis yang dibahas
  3. Hari, tanggal dan tempat musyawarah
  4. Acara musyawarah
  5. Waktu pembukaan dan penutupan musyawarah
  6. Pimpinan musyawarah dan sekretaris Musyawarah
  7. Jumlah dan nama peserta yang menandatangani daftar hadir
  8. Undangan yang hadir

 

Pasal 22

 

  1. Laporan musyawarah sebagaimana dimaksud ayat (1 ) terbuka untuk dipublikasikan melalui media website resmi gampong dan dibagikan kepada anggota serta pihak terkait setelah acara musyawarah selesai.
  2. Sekretaris musyawarah dengan dibantu tim perumus menyusun catatan (notulensi) dan laporan singkat yang ditandatangani pimpinan atau sekretaris atas nama pimpinan musyawarah yang bersangkutan.
  3. Laporan singkat sebagaimana dimaksud pada ayat ( 2) memuat kesimpulan dan/ atau keputusan musyawarah.

 

Pasal 23

 

  1. Pimpinan musyawarah menutup rangkaian acara musyawarah dengan terlebih dahulu menyampaikan catatan sementara dan laporan singkat hasil musyawarah yang dibacakan oleh sekretaris musyawarah.

 

Bagian Keenam

Pengambilan Keputusan Musyawarah

Pasal 24

 

  1. Pengambilan keputusan dalam musyawarah pada dasarnya dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
  2. Pengambilan keputusan bedasarkan mufakat dilakukan melalui kesempatan bersama pimpinan dan peserta yang hadir tentang rancangan keputusan
  3. Pimpinan musyawarah berhak untuk menyiapkan rancangan keputusan yang mencerminkan pendapat dalam musyawarah
  4. Keputusan bedasarkan mufakat adalah sah apabila diambil dalam musyawarah yang dihadiri oleh peserta sejumlah 2/3 dari jumlah undangan yang telah ditetapkan sebagai peserta musyawarah atau disetujui oleh peserta yang hadir.
  5. Keputusan bedasarkan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila ditetapkan penyelenggaraan musyawarah

 

Pasal 25

 

  1. Dalam hal cara pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat ( 1) tidak terpenuhi, keputusan diambil bedasarkan suara terbanyak
  2. Pengambilan keputusan suara terbanyak dapat dilakukan secara terbuka atau secara tertutup
  3. Pengambilan keputusan bedasarkan suara terbanyak secara terbuka dilakukan apabila menyakut kebijakan
  4. Pengambilan keputusan suara secara tertutup dilakukan dengan tertulis, tanpa mencamtumkan nama, tanda tangan pemberi suara, atau tanda lain yang dapat menghilangkan sifat kerahasiaan.
  5. Perhitungan suara dilakukan dengan menghitung secara langsung tiap peserta musyawarah.

 

Pasal 26

 

  1. Setiap keputusan musyawarah, baik bedasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat maupun bedasarkan suara terbanyak bersifat mengikat bagi semua pihak yang terkait dalam pengambilan keputusan.
  2. Hasil keputusan musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua Tuha Peut, Keuchiek dan salah seorang perwakilan Peserta Musyawarah.

 

Pasal 27

 

  1. Hasil musyawarah dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam keputusan hasil musyawarah dijadikan dasar oleh tuha peut dan Pemerintahan Gampong dalam menetapkan kebijakan Pemerintahan Gampong.
  2. Penetapan kebijakan Pemerintahan Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Qanun Gampong yang disusun oleh Keuchiek bersama Tuha Peut.

 

 

Qanun Gampong Ruseb Ara ini mulai Berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun dengan penempatannya dalama lembaran Gampong Ruseb Ara.

 

 

 

Ditetapkan di Ruseb Ara

Pada tanggal,,,,,……… 2019

Keuchiek Ruseb Ara

 

 

 

Joni

 

Diundangkan di Ruseb Ara

Pada tanggal,,,,,………. 2019

Keurani Gampong

 

Mulyadi

Lembaran Gampong Ruseb Ara tahun 2019 nomor ,,,,,,

Facebook Comments

Mungkin Anda juga menyukai

Tinggalkan Balasan